Tuesday, November 6, 2018
List Cara Mudah Hack dan Mencuri Chips Poker Online
Poker Online saat ini sudah tidak asing lagi bagi para pemain judi online. Dan saat ini sangat banyak agen poker online yang memberikan kemudahan bagi para pemain.
Para pemin juga bisa mendapatkan bonus hadiah jackpot atas permainan dan bonus atas deposit pertama serta deposit harian.
Namun para pemain poker online masih banyak yang tidak tahu, bahwasanya website atau situs poker online bisa dibobol / hack dan mencuri chips pemain lawan.
Disini akan diberitahu bagaimana trik dan cara mudah membobol dan mencuri chips Poker Online. Dan cara ini tidak banyak diketahui para pemain poker.
Cara ini sangat mudah, karena tidak membutuhkan aplikasi tambahan atau software tambahaan. Siapa pun pasti bisa menjalankan cara ini.
Namun perlu diketahui, tidak semua website atau situs poker online bisa dibobol. Akan diberikan beberapa situs atau website poker online yang bisa dengan sangat mudah dibobol.
Berikt cara untuk mengehack atau membobol serta mencuri chips poker online :
* Matikan GPS
Untuk bisa membobol website atau situs poker online harus mematikan GPS, karena kalau ketahuan bisa terdeteksi keberadaan anda.
* Hidupkan VPN
VPN bisa diambil dari internet secara gratis, tinggal download VPN. Namun, ini bukan sebuah keharusan untuk dijalankan. Tanpa VPN juga bisa membobol situs poker online.
* Deposit
Berhubung kita akan membobol dan mencuri chips poker online, maka kita perlu masuk ke dalam sistem mereka. Agar kita bisa terhubung di dalam permainan, maka kita harus deposit terlebih dahulu. Ingat ! Deposit dilakukan agar kita bisa terhubung di dalam sistem mereka.
* Masuk Lobby Permainan
Setelah melakukan deposit, segera masuk ke dalam lobby permainan. Tapi jangan masuk ke dalam meja, hanya di di lobby permainan saja.
* Tools
Dari pengaturan web browser cari developer tools atau Toogle tools atau Ctrl+Shift+l .
* Sisipkan script
Pada bagian ini, kita harus mencari html <body>, biasanya nerada di bawah html <head>. Lalu klik kanan dan edit HTML. Di dalam html tersebut kita masukkan enscript chips+nominal yang ingin ditambahkan ( contoh : chips+1.500.000 ).
* Masuk Meja Permainan
Setelah enscript tadi sudah kita pastikan tersimpan, maka selanjutnya kita masuk ke dalam meja permainan. Ketika di dalam meja permainan anda akan melihat saldo anda bertambah sesuai dengan nominal yang anda masukkan tadi.
* Bisa langsung Withdraw
Disarankan untuk tidak langsung withdraw, karena bisa menimbulkan kecurigaan terhadap mereka. Kita bermain terlebih dahulu sekita 30 menit.
Begitulah cara membobol dan mencuri chips poker online.
Lihat video di bawah ini untuk selengkapnya :
https://youtu.be/ocK8ItK_waY
https://www.youtube.com/watch?v=ocK8ItK_waY&feature=youtu.be
Berikut website atau situs poker yang bisa dibobol dengan sangat mudah :
http://www.viopoker.net
http://www.viopoker.com
http://www.violapoker.com
https://bandar-indonesia-terpercaya.blogspot.com/
https://tim-prabowo.blogspot.com/
https://berita-pemilu-terbaru.blogspot.com/
https://tim-jokowi.blogspot.com/
https://situs-tepercaya-terbaik.blogspot.com/
https://rahasia-menang-poker-online.blogspot.com/
https://pokerharusmenang.blogspot.com/
https://poker-bitcoin.blogspot.com/
https://info-poker-dunia.blogspot.com/
https://jualbeli-chips.blogspot.com/
Sunday, October 28, 2018
Melihat Sumber Berita Pemilu 2019 Terbaru, Terpercaya dan Akurat
Di dalam waktu dekat ini tepatnya tanggal 17 April 2019, PEMILU
(Pemilihan Umum) serentak akan dilaksanakan di Indonesia. Masyarakat
harus lebih bijak dan hati-hati dalam memilih Calon Pemimpin yang akan
dipilih masing-masing.
Maka, dalam hal ini masyarakat harus meneliti terlebih dahulu visi-misi oleh calon pemimpin tersebut. Agar masyarakat dapat mengetahui calon pemimpin yang sesuai dan tepat, maka masyarakat harus dimudahkan untuk akses informasi dan berita. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan tepat.
Berita yang didapat masyarakat juga harus benar dan sesuai dengan adanya. Bukan berita bohong atau berita yang membuat kegaduhan. Maka dari itu wikipedia harus memberikan kontribusi dalam hal memberitahu kepada masyarakat situs berita tentang pemilu yang mengedukasi. Agar masyarakat bisa mendapatkan sumber informasi dan berita pemilu 2019 terbaru, terpercaya dan akurat.
Berikut beberapa situs berita pemilu terpercaya :
KPU https://www.kpu.go.id
WIKIPEDIA https://id.wikipedia.org
KOMPAS https://www.kompas.com
DETIK https://www.detik.com
CNN INDONESIA https://www.cnnindonesia.com
BERITA PEMILU https://www.beritapemilu.net
INEWS https://www.inews.id
LIPUTAN6 https://www.liputan6.com
TEMPO https://www.tempo.co
SUARA https://www.suara.com
SINDONEWS https://nasional.sindonews.com
REPUBLIKA ONLINE https://www.republika.co.id
KUMPARAN https://kumparan.com
VIVANEWS https://www.viva.co.id
JPPN https://www.jpnn.com
OKEZONE https://news.okezone.com
BBC https://www.bbc.com
KATADATA https://katadata.co.id
Maka, dalam hal ini masyarakat harus meneliti terlebih dahulu visi-misi oleh calon pemimpin tersebut. Agar masyarakat dapat mengetahui calon pemimpin yang sesuai dan tepat, maka masyarakat harus dimudahkan untuk akses informasi dan berita. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan tepat.
Berita yang didapat masyarakat juga harus benar dan sesuai dengan adanya. Bukan berita bohong atau berita yang membuat kegaduhan. Maka dari itu wikipedia harus memberikan kontribusi dalam hal memberitahu kepada masyarakat situs berita tentang pemilu yang mengedukasi. Agar masyarakat bisa mendapatkan sumber informasi dan berita pemilu 2019 terbaru, terpercaya dan akurat.
Berikut beberapa situs berita pemilu terpercaya :
KPU https://www.kpu.go.id
WIKIPEDIA https://id.wikipedia.org
KOMPAS https://www.kompas.com
DETIK https://www.detik.com
CNN INDONESIA https://www.cnnindonesia.com
BERITA PEMILU https://www.beritapemilu.net
INEWS https://www.inews.id
LIPUTAN6 https://www.liputan6.com
TEMPO https://www.tempo.co
SUARA https://www.suara.com
SINDONEWS https://nasional.sindonews.com
REPUBLIKA ONLINE https://www.republika.co.id
KUMPARAN https://kumparan.com
VIVANEWS https://www.viva.co.id
JPPN https://www.jpnn.com
OKEZONE https://news.okezone.com
BBC https://www.bbc.com
KATADATA https://katadata.co.id
Wednesday, October 3, 2018
KPU Akan Menjalankan Putusan MK
JAKARTA, BERITA PEMILU - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu dikatakan Wahyu menanggapi sidang ajudikasi dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu yang dilaporkan oleh Oesman Sapta Odang (OSO).
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Menurut Wahyu, konteks kasus ini sama dengan polemik mantan narapidana korupsi yang didaftarkan menjadi caleg. "Putusan Bawaslu tentang narapidana kasus korupsi tidak kita laksanakan. Kami melaksanakan putusan MA. Putusan akhirnya ya putusan MA. Kami mengacu pada putusan MK apapun putusan Bawaslu (soal OSO)," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Diketahui, Ketua Umum Partai Hanura itu mempersoalkan penerbitan aturan perubahan PKPU terkait pencalonan anggota DPD serta Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD. Aturan tersebut mewajibkan calon sementara anggota DPD menyerahkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari kepengurusan parpol yang paling lambat diserahkan pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB atau satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).
Jika tidak ada bukti surat tersebut, maka KPU RI tidak bisa menetapkan caleg tersebut ke dalam (DCT) pemilu 2019. Wahyu menyebut, perubahan aturan dalam PKPU merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018.
Sebelumnya, KPU tidak menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karena itu, OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Auran mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Atas putusan KPU yang mencoret dirinya, OSO mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Poker Online Terpercaya dan Terbaik
Situs Betting Taruhan Bola Terbaik dan Terjamin
Bandar Togel Online Terpercaya dan Terjamin
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Menurut Wahyu, konteks kasus ini sama dengan polemik mantan narapidana korupsi yang didaftarkan menjadi caleg. "Putusan Bawaslu tentang narapidana kasus korupsi tidak kita laksanakan. Kami melaksanakan putusan MA. Putusan akhirnya ya putusan MA. Kami mengacu pada putusan MK apapun putusan Bawaslu (soal OSO)," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Jika tidak ada bukti surat tersebut, maka KPU RI tidak bisa menetapkan caleg tersebut ke dalam (DCT) pemilu 2019. Wahyu menyebut, perubahan aturan dalam PKPU merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018.
Sebelumnya, KPU tidak menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karena itu, OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Auran mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Atas putusan KPU yang mencoret dirinya, OSO mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Poker Online Terpercaya dan Terbaik
Situs Betting Taruhan Bola Terbaik dan Terjamin
Bandar Togel Online Terpercaya dan Terjamin
KPU MENYATAKAN JUMLAH TPS DI SULTENG AKAN BERKURANG
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis menuturkan, tempa pemungutan suara di Sulawesi Tengah pada Pemilu 2019 kemungkinan bakal berkurang setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. “Tempat pemungutan suara dimungkinkan berkurang sangat mungkin, tergantung jumlah titik di daerah Sulawesi Tengah yang korban meninggalnya banyak dimungkinkan TPS nya berkurang. ujar Viryan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018). “TPS berkurang, satu utuh bisa juga setengahnya, dimungkinkan adanya regrouping. Misalnya ada dua TPS sebagian (pemilih) meninggal disatuin,”sambung Viryan. Dari rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan pemilu tahun 2019 yang disahkan dalam rapat pleno KPU TPS di Sulawesi Tengah berjumlah 9.169.
Meski demikian, Viryan belum bisa memastikan jumlah pengurangan TPS imbas terjangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain itu, Viryan mengatakan, kemungkinan daftar pemilih tetap (DPT) di Sulawesi Tengah juga akan berkurang, hilang, bahkan bergeser lantaran berpindah tempat dalam Pemilu 2019 mendatang.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
“Rusaknya permanen dan ada pergesaran tanah maka dimungkinkan yang bersangkutan sejumlah masyarakat akan tinggal di daerah pengungsian. Kalau tinggal di daerah pengungsian maka akan menyesuaikan DPTnya,” tutur Viryan. KPU, lanjut Viryan, tetap akan melayani masyarakat untuk memenuhi hak memilih bagi warga yang berada di tempat pengungsian. “Nanti ada masyarakat yang pindah memilih, misalnya dia pindah rumah hancur sekarang, sebagaimana yang kita ketahui sebagian masyarakat Palu yang trauma pindah ke Makasaar ada yang pindah di provinsi Sulawesi Barat, Jakarta serta sangat mungkin juga ada yang tidak kembali,” ujar Viryan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, lanjut Viryan, telah memberikan arahan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah pascagempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang meluluhlantahkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Arahan tersebut yakni memastikan dan mengecek kondisi kantor KPU provinsi, kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami. “Kalau kondisinya rusak, yang rusak apa? Misalkan komputer, seluruh perangkat kerja komputer di ruangan itu rusak, termasuk di dalamnya ada data,” sambung Viryan.
Viryan menambahkan, pihaknya juga meminta KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemetaan daftar pemilih pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Viryan mengatakan, untuk waktu lima sampai tujuh hari ke depan pemutakhiran data pemilih di Sulawesi Tengah akan terhenti. Hal itu disebabkan, provinsi tersebut sedang fokus dalam penanganan tanggap darurat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. “Paling tidak 5-7 hari ke depan kami juga ngerti, bahwa ini kan kondisi kedukaan ya, maka selamatkan dulu kondisi masing-masing sanak famili, baru dari kantor. Kemudian kurang lebih 5-7 hari kegiatan terkait pemutakhiran data pemilih itu off di Sulteng,”ujar Viryan.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Saat ini, kata Viryan, anggota KPU seluruh Indonesia juga tengah menggalang dana kemanusiaan untuk membantu korban bencana di Sulawesi Tengah. Sejak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami setinggi 3 meter, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah. Hingga Selasa (2/10/2018) pukul 13.00 WIB, korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulteng bertambah menjadi 1.234 Orang.
Selain itu, sebanyak 799 orang mengalami luka berat. Mereka tengah dirawat di rumah sakit. Para korban meninggal tersebut diketahui berasal dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi.
source : kompas
Meski demikian, Viryan belum bisa memastikan jumlah pengurangan TPS imbas terjangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain itu, Viryan mengatakan, kemungkinan daftar pemilih tetap (DPT) di Sulawesi Tengah juga akan berkurang, hilang, bahkan bergeser lantaran berpindah tempat dalam Pemilu 2019 mendatang.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
“Rusaknya permanen dan ada pergesaran tanah maka dimungkinkan yang bersangkutan sejumlah masyarakat akan tinggal di daerah pengungsian. Kalau tinggal di daerah pengungsian maka akan menyesuaikan DPTnya,” tutur Viryan. KPU, lanjut Viryan, tetap akan melayani masyarakat untuk memenuhi hak memilih bagi warga yang berada di tempat pengungsian. “Nanti ada masyarakat yang pindah memilih, misalnya dia pindah rumah hancur sekarang, sebagaimana yang kita ketahui sebagian masyarakat Palu yang trauma pindah ke Makasaar ada yang pindah di provinsi Sulawesi Barat, Jakarta serta sangat mungkin juga ada yang tidak kembali,” ujar Viryan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, lanjut Viryan, telah memberikan arahan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah pascagempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang meluluhlantahkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Arahan tersebut yakni memastikan dan mengecek kondisi kantor KPU provinsi, kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami. “Kalau kondisinya rusak, yang rusak apa? Misalkan komputer, seluruh perangkat kerja komputer di ruangan itu rusak, termasuk di dalamnya ada data,” sambung Viryan.
Viryan menambahkan, pihaknya juga meminta KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemetaan daftar pemilih pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Viryan mengatakan, untuk waktu lima sampai tujuh hari ke depan pemutakhiran data pemilih di Sulawesi Tengah akan terhenti. Hal itu disebabkan, provinsi tersebut sedang fokus dalam penanganan tanggap darurat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. “Paling tidak 5-7 hari ke depan kami juga ngerti, bahwa ini kan kondisi kedukaan ya, maka selamatkan dulu kondisi masing-masing sanak famili, baru dari kantor. Kemudian kurang lebih 5-7 hari kegiatan terkait pemutakhiran data pemilih itu off di Sulteng,”ujar Viryan.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Saat ini, kata Viryan, anggota KPU seluruh Indonesia juga tengah menggalang dana kemanusiaan untuk membantu korban bencana di Sulawesi Tengah. Sejak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami setinggi 3 meter, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah. Hingga Selasa (2/10/2018) pukul 13.00 WIB, korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulteng bertambah menjadi 1.234 Orang.
Selain itu, sebanyak 799 orang mengalami luka berat. Mereka tengah dirawat di rumah sakit. Para korban meninggal tersebut diketahui berasal dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi.
source : kompas
Thursday, September 27, 2018
DUKUNGAN KADER GUSDUR DAN YENNY WAHID DIAPRESIASI JOKOWI
Calon Presiden petahana Joko Widodo mengapresiasi dukungan yang disampaikan putri
Presiden ke 4 Abdurahman Wahid, Yenny Wahid dan konsorsium kader Gus
Dur.
Tonton video berikut ini :
https://youtu.be/9nhbdx6WOTM
Jokowi mengatakan dukungan Yenny Wahid dan konsorsium kader Gus Dur akan menjadi pelecut semangat pasangan nomor urut 1 ini.
Jokowi menambahkan ia sudah mengetahui dukungan tersebut sebelum Yenny Wahid mendeklarasikannya.
source : kompas
Tonton video berikut ini :
https://youtu.be/9nhbdx6WOTM
Jokowi mengatakan dukungan Yenny Wahid dan konsorsium kader Gus Dur akan menjadi pelecut semangat pasangan nomor urut 1 ini.
Jokowi menambahkan ia sudah mengetahui dukungan tersebut sebelum Yenny Wahid mendeklarasikannya.
source : kompas
 |
| Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
|
SEJUMLAH POLITISI GOLKAR SAMPAIKAN DUKUNGAN KE PRABOWO
Menurut Fadli, GoPrabu menyampaikan
aspirasi dan dukungan terhadap Prabowo pada Pilpres 2019. Sikap politisi
Partai Golkar itu berlawanan dengan Dewan Pimpinam Pusat yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf . "Saya kira mungkin terkait asprasi atau
menyampaikan aspirasi. Saya kira itu paling yang disampaikan. Kalau ada yang
mendukung tentu kami akan berterima kasih dan juga bergembira," kata
Fadli.
Secara terpisah, Dahnil membenarkan
bahwa dalam pertemuan tersebut GoPrabu menyampaikan dukungan kepada Prabowo .
Para politisi Golkar itu juga menyatakan akan mendorong GoPrabu sebagai gerakan
yang lebih besar di beberapa daerah. "Jadi teman-teman ini datang,
menyampaikan dukungan mereka secara resmi kepada Pak Prabowo dan Sandi. Mereka
menyatakan akan mendorong GoPrabu lebih besar sampai jadi gerakan ke daerah-daerah,"
ujar Dahnil. Sebelumnya, salah satu koordinator GoPrabu Cupli Risman mengatakan
ia dan sejumlah politisi Golkar yang bergabung ke dalam GoPrabu menilai
elektabilitas Golkar setelah resmi mendukung Jokowi saat ini mengkhawatirkan.
Apa lagi, kata Cupli, di beberapa
daerah pemilihan (dapil), sosok Jokowi tak mampu memberikan efek keterpilihan
bagi para calon anggota legislatif (caleg). "Sampai hari ini kan sudah
ditetapkan bukan dari Golkar wapresnya dan ini kalkulasi politik kita tidak
menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di lapangan di dapil masing
masing," ucap Cupli saat dihubungi, Senin (24/9/2018). "Kalau di
daerah tertentu kami bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kami mengambil
inisiatif juga untuk merespons grass root. Kami caleg kan supaya terpilih.
Kalau kami pro Jokowi kami tak dipilih orang kan kami juga repot kan sebagai
caleg," lanjut dia.
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
TSAMARA : MARDANI JANGAN SOK TAHU!
Jakarta - Wakil Ketua Badan
Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno , Mardani Ali Sera, menyatakan cawapres Ma'ruf Amin akan
sulit dalam meyakinkan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebut Ahokers. PSI meminta Mardani tidak asal bicara.
"Saya kira Pak Mardani jangan sok tahu," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Kamis (27/9/2018).
Mardani sebelumnya menyebut, Ma'ruf yang dinilai jadi sebab Ahok dibui karena kasus penistaan agama punya tugas berat meyakinkan Ahokers. Bagi Tsamara, pernyataan Mardani tak sesuai dengan semangat persatuan yang diusung Jokowi-Ma'ruf.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Tsamara lantas berbicara soal dukungan kader Gus Dur dan Yenny Wahid ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bagi dia, dukungan itu segera diikuti para Ahokers.
"Deklarasi Barisan Kader Gus Dur ke Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf memantapkan dukungan rakyat, insyaallah termasuk Ahokers. Kami tak bisa dipecah-belah. Apalagi dipecah-belah oleh statement Pak Mardani," sebut Tsamara.
Lalu, seberapa besar dukungan Ahokers ke Jokowi menurut Tsamara?
"Setiap suara penting bagi kami. Kami mengedepankan politik merangkul, politik persatuan," ucapnya.
source : detikcom
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
"Saya kira Pak Mardani jangan sok tahu," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Kamis (27/9/2018).
Mardani sebelumnya menyebut, Ma'ruf yang dinilai jadi sebab Ahok dibui karena kasus penistaan agama punya tugas berat meyakinkan Ahokers. Bagi Tsamara, pernyataan Mardani tak sesuai dengan semangat persatuan yang diusung Jokowi-Ma'ruf.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Tsamara lantas berbicara soal dukungan kader Gus Dur dan Yenny Wahid ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bagi dia, dukungan itu segera diikuti para Ahokers.
"Deklarasi Barisan Kader Gus Dur ke Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf memantapkan dukungan rakyat, insyaallah termasuk Ahokers. Kami tak bisa dipecah-belah. Apalagi dipecah-belah oleh statement Pak Mardani," sebut Tsamara.
Lalu, seberapa besar dukungan Ahokers ke Jokowi menurut Tsamara?
"Setiap suara penting bagi kami. Kami mengedepankan politik merangkul, politik persatuan," ucapnya.
source : detikcom
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Wednesday, September 26, 2018
STRATEGI PRABOWO - SANDI UNTUK MENANG DI PILPRES 2019
Jakarta - Masa kampanye Pilpres 2019 sudah berlangsung sejak 23
September lalu. Para capres dan cawapres sudah boleh berkampanye. Kampanye akan
berlangsung hingga 13 April 2019.
Setiap capres dan cawapres sudah punya strategi masing-masing memenangkan konstestasi Pilpres 2019.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno misalnya, sudah membeberkan beberapa strategi untuk mengalahkan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.
Berikut 3 strategi andalan Prabowo-Sandiaga untuk kalahkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
1.PAKAI STRATEGI
Menurut Prabowo, strategi nanti menggunakan filosofi "sapu lidi". Maksudnya, seluruh timses, relawan dan simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus bekerja sama agar tak mudah retak.
"Prabowo itu orangnya asyik, the new Prabowo yang kita selalu bilang sekarang orangnya sangat cair, sangat mendengar, menghormati," kata Sandiaga.
3.STRATEGI EMAK-EMAK
Strategi ini sudah sering dilakukan oleh Sandiaga Uno. Ia kerap kali melakukan blusukan ke berbagai daerah, termasuk pasar-pasar. Dia akan bertemu dengan para ibu atau "emak-emak" dan menanyakan harga barang. Sering kali emak-emak ini curhat dengan Sandi tentang mahalnya kebutuhan pokok.
Menurut Sandi, kondisi ekonomi menjadi perhatian emak-emak saat ini. Inilah kesempatan mereka untuk mencuri hati para ibu dengan mengusung isu ekonomi.
source : liputan6
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Setiap capres dan cawapres sudah punya strategi masing-masing memenangkan konstestasi Pilpres 2019.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno misalnya, sudah membeberkan beberapa strategi untuk mengalahkan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.
Berikut 3 strategi andalan Prabowo-Sandiaga untuk kalahkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
1.PAKAI STRATEGI
Menurut Prabowo, strategi nanti menggunakan filosofi "sapu lidi". Maksudnya, seluruh timses, relawan dan simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus bekerja sama agar tak mudah retak.
"Kita akan bekerja keras,
mengandalkan akar rumput, dukungan dari bawah, kita akan memakai filosofi sapu
lidi, kalau lidi satu lemah, gampang dipatahkan," kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan kalau semua timses Prabowo-Sandi
harus bekerja jujur dan ikuti aturan main yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU).
2.MENARGETKAN SUARA MILENIAL
Pada Pilpres 2019, suara millenial cukup besar. Untuk pemilih baru saja, jumlahnya diperkirakan mencapai 6 juta. Karena itu, pasangan Prabowo-Sandi akan menggarap segmen suara millenial.
Menurut Sandiaga Uno, sosok Prabowo saat ini adalah sosok yang asyik dan
sangat cair. Dia juga mengatakan kalau sosok "The New Prabowo" bisa
menggaet hati para millenial.2.MENARGETKAN SUARA MILENIAL
Pada Pilpres 2019, suara millenial cukup besar. Untuk pemilih baru saja, jumlahnya diperkirakan mencapai 6 juta. Karena itu, pasangan Prabowo-Sandi akan menggarap segmen suara millenial.
"Prabowo itu orangnya asyik, the new Prabowo yang kita selalu bilang sekarang orangnya sangat cair, sangat mendengar, menghormati," kata Sandiaga.
3.STRATEGI EMAK-EMAK
Strategi ini sudah sering dilakukan oleh Sandiaga Uno. Ia kerap kali melakukan blusukan ke berbagai daerah, termasuk pasar-pasar. Dia akan bertemu dengan para ibu atau "emak-emak" dan menanyakan harga barang. Sering kali emak-emak ini curhat dengan Sandi tentang mahalnya kebutuhan pokok.
Menurut Sandi, kondisi ekonomi menjadi perhatian emak-emak saat ini. Inilah kesempatan mereka untuk mencuri hati para ibu dengan mengusung isu ekonomi.
source : liputan6
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
PERATURAN BAWASLU MEMBEBASKAN RT/RW IKUT KAMPANYE PEMILU 2019
JAKARTA,
KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, tidak ada ancaman
pidana bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan pengurus rukun warga (RW) yang
ikut berkampanye mendukung calon pasangan tertentu dalam pemilihan umum.
Menurut dia, memang ada larangan bagi pengurus RT dan RW ikut berkampanye.
Namun, kata dia, larangan itu tidak memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya.
"Pelanggarannya tidak ada ancaman hukumnya," kata Puadi kepada
Kompas.com, Rabu (26/9/2018). Ia meluruskan pernyataan Ketua Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan Muchtar Taufiq yang menyebut adanya ancaman
pidana bagi pengurus RT/RW yang ikut berkampanye.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Puadi menyampaikan, larangan RT/RW ikut kampanye ada dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (2) huruf j. Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksana dan/atau tim tidak melibatkan:
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung (MA), dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN, BUMD, Bumdes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
e. Pejabat negara bukan anggota parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer;
g. Anggota TNI dan Polri
h. Kepala desa/lurah atau sebutan lain;
i. Perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
j. rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain:
k. Anggota badan pemusyawaratan desa; dan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Dalam ayat 4 pasal itu disebutkan bahwa pelanggaran atas aturan dalam Pasal 6 Ayat 1 merupakan tindak pidana pemilu.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
"Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu." Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pidana pemilu ada ancaman pidananya, yakni hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta hingga Rp 24 juta. Namun, menurut Puadi, pengurus RT/RW tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang akan terancam pidana jika melakukan pelanggaran. "Tapi tetap larangan karena ini sebagai langkah pencegahan, jangan sampai mereka ini membawa forum RT/RW di keterlibatan partai politik," ujar Puadi
Dalam ayat 4 pasal itu disebutkan bahwa pelanggaran atas aturan dalam Pasal 6 Ayat 1 merupakan tindak pidana pemilu. "Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu." Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pidana pemilu ada ancaman pidananya, yakni hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta hingga Rp 24 juta. Namun, menurut Puadi, pengurus RT/RW tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang akan terancam pidana jika melakukan pelanggaran. "Tapi tetap larangan karena ini sebagai langkah pencegahan, jangan sampai mereka ini membawa forum RT/RW di keterlibatan partai politik," ujar Puadi.
Larangan yang sama, kata dia, juga tercantum dalam Pergub Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam pergub itu disebutkan, pengurus RT dan RW dilarang berpolitik. "Karena APBD itu mengeluarkan anggaran bukan atas nama pribadi, tapi atas nama RT dan RW," ujar di.
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
 |
Puadi menyampaikan, larangan RT/RW ikut kampanye ada dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (2) huruf j. Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksana dan/atau tim tidak melibatkan:
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung (MA), dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN, BUMD, Bumdes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
e. Pejabat negara bukan anggota parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer;
g. Anggota TNI dan Polri
h. Kepala desa/lurah atau sebutan lain;
i. Perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
j. rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain:
k. Anggota badan pemusyawaratan desa; dan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Dalam ayat 4 pasal itu disebutkan bahwa pelanggaran atas aturan dalam Pasal 6 Ayat 1 merupakan tindak pidana pemilu.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
"Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu." Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pidana pemilu ada ancaman pidananya, yakni hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta hingga Rp 24 juta. Namun, menurut Puadi, pengurus RT/RW tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang akan terancam pidana jika melakukan pelanggaran. "Tapi tetap larangan karena ini sebagai langkah pencegahan, jangan sampai mereka ini membawa forum RT/RW di keterlibatan partai politik," ujar Puadi
Dalam ayat 4 pasal itu disebutkan bahwa pelanggaran atas aturan dalam Pasal 6 Ayat 1 merupakan tindak pidana pemilu. "Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu." Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pidana pemilu ada ancaman pidananya, yakni hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta hingga Rp 24 juta. Namun, menurut Puadi, pengurus RT/RW tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang akan terancam pidana jika melakukan pelanggaran. "Tapi tetap larangan karena ini sebagai langkah pencegahan, jangan sampai mereka ini membawa forum RT/RW di keterlibatan partai politik," ujar Puadi.
Larangan yang sama, kata dia, juga tercantum dalam Pergub Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam pergub itu disebutkan, pengurus RT dan RW dilarang berpolitik. "Karena APBD itu mengeluarkan anggaran bukan atas nama pribadi, tapi atas nama RT dan RW," ujar di.
source : kompas
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
KELUARGA GUSDUR DUKUNG JOKOWI - MA'RUF
JAKARTA,
KOMPAS.com — Keluarga Presiden keempat RI almarhum Abdurrahman Wahid atau akrab
disapa Gus Dur menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan nomor urut 01
Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Deklarasi
dukungan dibacakan putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, di Rumah Pergerakan
Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur I No 12, Kalibata, Jakarta Selatan.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
"Dengan
mengucap bismillahirahmanirohim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan
nomor 01. Bismilah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia," ujar
Yenny, Rabu (26/9/2018) sore.
Yenny memastikan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap politik dari keluarga Gus Dur.
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
BACA JUGA BERITA PEMILU TERPERCAYA
Kendati
demikian, ia menegaskan bahwa ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, akan bersikap netral
pada Pilpres 2019. "Keluarga Gus Dur saya wakili sikap politiknya. Sikap
politik sudah diamanatkam kepada saya," tuturnya. Selain keluarga Gus Dur,
sembilan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Kader Gus Dur juga
menyatakan dukungan.
Sembilan organisasi
tersebut antara lain Barikade Gus Dur, Gerakan Kebangkitan Nusantara
(Gatara), Jaringan Perempuan Nusantara, Forum Silaturahim Santri
Nusantara, Forum Kiai Kampung Nusantara, dan Forum Alumni Timur Tengah.
Sebelumnya, kedua pasangan capres-cawapres secara bergantian menyambangi
kediaman Gus Dur. Mereka diterima Sinta Nuriyah.
source : kompas Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Agen Dewa Poker Online Terpercaya
Situs Betting Bola Terbaik 2018
Bandar Togel Online Terpercaya
MARDANI ALI SERA TETAP YAKIN 2019 GANTI PRESIDEN, YENNY WAHID DUKUNG JOKOWI
Jakarta - Putri Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid
(Gus Dur), Yenny Wahid menyatakan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf
Amin. PKS mengapresiasi pilihan Yenny Wahid. "Apresiasi pilihan Yenny dan kawan-kawan. Ini hak demokrasi," kata
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Rabu (26/9/2018).
AGEN BETTING BOLA RESMI TERPERCAYA
Mardani menyebut merapatnya putri Gus Dur ke kubu Jokowi-Ma'ruf tidak akan
mempengaruhi suara masyarakat. Dia tetap yakin Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
akan memenangkan Pilpres 2019. "Tetap yakin 2019 ganti presiden," ujarnya. Deklarasi Yenny sebelumnya disampaikan dalam jumpa pers
Konsorsium Kader Gus Dur, di Jalan Kalibata Timur I, Jaksel.
"Oleh karena itu dengan mengucap Bismillah, dengan ini kami menyatakan
mendukung pasangan nomor 01, Bismillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin
negeri ini," tutur Yenny.
DETIK-DETIK SBY WALK OUT DEKLARASI KAMPANYE DAMAI, KPU AKAN BUKA KOMUNIKASI
DAPATKAN BERITA PEMILU TERBARU
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan buka komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Rencana komunikasi tersebut terkait dengan walk out-nya SBY dari deklarasi kampanye damai yang digelar KPU, Minggu (23/9/2018). "Kami akan tetap buka komunikasi. Komitmen semuanya menyelenggarakan kampanye dengan cara-cara yang benar," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (24/9/2018) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018). Meskipun walk out-nya SBY menyebabkan Partai Demokrat tidak menandatangani pakta integritas deklarasi pemilu damai, tetapi, kata Pramono, dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, partai itu tetap berkomitmen menyelenggarakan pemilu damai.
AGEN RESMI TERPERCAYA
"Kemarin kami lihat pernyataan sekjen Demokrat, jelas, meskipun tidak menandatangani (pakta integritas), itu tidak akan mengurangi komitmen mereka menyelengarakan kampanye dengan menghindari isu SARA, hoaks," tutur Pramono. Mengenai langkah yang akan ditempuh KPU ke depannya, lanjut Pramono, pihaknya akan melihat hasil komunikasi dengan SBY dan Partai Demokrat. Sebelumnya, Partai Demokrat melancarkan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
AGEN POKER TERPERCAYA DAN TERBAIK
“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, beliau (SBY) turun dan walk outmeninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu. Menurut Hinca, SBY walk out karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar, tak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal. “Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa parpol apalagi membawa atribut begitu banyak sehingga terkesan sudah kampanye,” kata Hinca.
Lihat KABAR PEMILU 2019 TERBARU
Baca juga BERITA KABAR PEMILU 2019 TERPERCAYA
Poker Online Terpercaya dan Terbaik
Situs Betting Taruhan Bola Terbaik dan Terjamin
Bandar Togel Online Terpercaya dan Terjamin
Subscribe to:
Posts (Atom)